maksud dari prinsip otonomi seluas luasnya. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya [Pasal 18 ayat (5)]. maksud dari prinsip otonomi seluas luasnya

Prinsip tersebut adalah prinsip. 14 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 992), otonomi. Disamping itu, otonomi seluas-luasnya ( keleluasaan otonomi) juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Pengaturan tentang kewenangan daerah memang tidak terlalu berubah terlalu signifikan jika hanya melihat dalam ketentuan Pasal 176 UU Cipta Kerja. Sehingga dari pengertian tersebut,. 14 Pengertian perizinan dari beberapa ahli seperti: 1. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak,. Kam. Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. pelayanan publik, dan daya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjalankan prinsip demokrasinya berdasarkan demokrasi Pancasila. Mempermudah pencegahan terhadap masalah yang muncul di daerah. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 1. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan . 3 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semuaDalam penguasaan SDA yang ada di Kaltim, prinsip otonomi yang seluas-luasnya memberi konseweksi pada perubahan dalam pengelolaan SDA di daerah. Keutuhan dan kepentingan Negara Kesatuan merupakan pembatasan umum5 dalam pemberian otonomi seluas-lusanya di daerah kabupaten dan kota. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 6-7. Otonomi di. 2019. Mari kita tinjau pengertian dari. Menurut Drupsteen, Hukum Lingkungan ( Millieu recht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam ( Naturalijk milleu) dalam arti seluas-luasnya. pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah (prinsip yang dipakai : otonomi yang nyata dan bertanggungjawab; merupakan pembaruan dari otoda yang seluas – luasnya dapat menimbulkan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan NKRI, dan tidak. Secara teoritik, prinsip yang dianut dalam UUD 1945 kongruen dengan pengertian otonomi (dalam bahasa Belanda) berarti zelfregeling (pemerintahan sendiri), “ zelf” berarti sendiri, sedang “regeling” berarti pemerintahan. 27. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. 2. Pasal 18 ayat (5) berbunyi, Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang¬undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam artian daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Konstruksi UUD NRI 1945 tersebut, menurut Pemohon mensyaratkan suatu desentralisasiPasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali untuk urusan pemerintahan yang secara absolut merupakan urusan pemerintah pusat. 2. Analisis Otonomi Daerah : Pengertian, Tujuan, Sejarah Perkembangan, Prinsip, Manfaat, Aturan UUD, Pelaksanaan, Kelebihan dan Kekurangannya - sering dengan per. Jawaban terverifikasi. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. Otonomi Seluas-luasnyaPrinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agamar, peradilan, dan keamanan. UU 22/1948 memberikan hak otonomi dan medebewind yang seluas-luasnya kepada Daerah. Prinsip ini menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menjalankan pemerintahan dalam memajukan daerah. Otonomi Daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 3004 tentang pemerintahan daerah, menyatakan otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk. menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya. Asas Otonomi Daerah. J Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan. 38 Pada UU No. 4. Kemudian pada Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Otonomi Daerah dan Negara Federasi oleh M. Berikut ini adalah 3 prinsip dari otonomi daerah yaitu : Prinsip otonomi seluas-luasnya. Baca Juga: Pengertian Hubungan Internasional. 2017 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab. Kam. Mariun h. maka dalam pelaksanaan pemerintah daerah lebih dikenal dengan otonomi daerah. Sedangkan saat ini di bawah UU 32/2004 dianut prinsip otonomi seluas – luasnya, nyata dan. Pengertian otonomi dalam penetapan presiden no 6 tahun 1959 tanggal 7 november 1959(di sempurnakan) dan penetapan presiden no 5 tahun 1960(di sempurnakan) tanggal 10 februari 1961. 2. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukumMaksud dari prinsip otonomi seluas-luasnya (D) Daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki maksud dimana setiap daerah mendapat kewenangan dalam mengatur hal pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya. 2. Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada 2 Oktober 2014 yang lalu tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yang luas bagi pelaksanaan Pemerintahan Daerah. J Franseen. Namun dalam. com telah menerangkan materi tentang Filsafat Pancasila Maka dipertemuan kali ini akan kabarkan. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota,. 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai berikut : Pemerintah daerah adalah sebagai yang mengatur serta yang mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU. berikut 4 asas pemerintahan daerah : 1. Selain itu, memiliki potensi. Tujuan utama yang ingin 2Maksud dari prinsip otonomi seluas-luasnya (D) Daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Lembaga-lembaga daerah adalah refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Otonomi Nyata. UU 22/1999 menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pasal 18. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Jawaban: C. Namun, dengan catatan otonomi ini tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan politik luar negeri, moneter, agama, peradilan, keamanan, dan juga fiskan nasional. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Prinsip Otonomi yang Seluas-Luasnya. 32 Tahun 2004) : Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah. Otonomi Daerah -Pengertian, Tujuan, Prinsip, Dasar Hukum & Contoh – DosenPendidikan. Terdapat berbagai prinsip dalam otonomi daerah ini, diantaranya ialah sebagai berikut: a. Formula baru itu memungkinkan sekolah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, yang menuntut peran serta masyarakat secara optimal. Berikut beberapa prinsip yang dipegang oleh kebijakan otonomi dalam menjalankan fungsi. Pengertian Otonomi Daerah,Tujuan, Hakikat, Prinsip, Asas – Secara umum, Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Pemberian kewenangan semua urusan pemerintah pusat kedaerah b. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan. 22 TAHUN 1999 SERTA PENERAPANNYA DALAM PROVINSI LAMPUNG. Dalam UU No. Di bawah ini terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, Berikut penjelasannya: Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya. Keinginan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya ini telah muncul pada saat BPUPKI menyusun rancangan UUD. 3. Pd. Tapi, otonomi daerah tersebut tudak memiliki kewenangan dalam hal politik luar negeri , moneter, keamanan,. Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya. Maksud dari kepastian hukum dalam asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya di luar urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya. Otonomi daerah menurut C. Secara umum pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah: Definisi, Asas, Tujuan, Hak dan Kewajibannya 3. Berikut dibawah ini 3 prinsip otonomi daerah. Tidak ada pemusatan pemerintah menjadi. Otonomi. 1. " berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. 17PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. Sebab seluas-luasnya berarti menunjukkan kewenangan untuk mengurusi semua urusan pemerintahan kawasan otonom, kecuali problem. Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatue semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara P emerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan. Prinsip otonomi daerah di Indonesia, Indonesia adalah sebuah Negara. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Namun, otonomi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam hal politik luar negeri, agama, moneter, keamanan, peradilan, serta fiskan nasional. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Tetapi, apabila melihat secara komprehensif pengaturan yang diatur dalam Bab-Bab lain, tentu dapat terlihat pola penarikan urusan oleh Pemerintah Pusat di. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Hubungan antara pusat dan daerah: - Hubungan keuangan -. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 4. Meski istilah tersebut tidak asing bagi kita, ternyata banyak yang belum memahami tentang arti dari otonomi itu sendiri, meski kita semua berada. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Konstruksi UUD NRI 1945 tersebut, menurut Pemohon mensyaratkan suatu desentralisasiotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi dari prolema ini akan sangat dirasakan daerah, ketika kita cermati penjelasan undang-undang ini yang menyebutkan, bahwa sejalan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dilaksanakan pula prinisip otonomi nyata dan bertanggung jawab. 31 Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip utonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Otonomi Seluas–Luasnya. dengan daerah induknya, namun pasal Dalam substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah. Made Blog Pusat Informasi dan Referensi Pendidikan. Kepala Daerah dan DPRD c. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Menurut Kamus Hukum dan. Ridwan HR, Op. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,. Kewenangan Daerah Otonom. Ketetapan SPPTotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945. Prinsip otonomi daerah yang mendapat kewenangan dalam mengatur dalam hal pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Tetapi pilihan manaPrinsip Otonomi Daerah. Dalam penjelasan Undang-undang No. Prinsip tersebut yaitu: 1. 46. Prinsip ini juga berdasar untuk mencapai kesejahteraan yang luas dan mengangkat taraf hidup masyarakat. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah bahwa pengertian pemerintah daerah yakni: “Pemerintah Daerah ialah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan. Sebagai dasar untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, setiap pemerintahan daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan. Mengurangi kesenjangan antar daerah. 1. 5. " Baca juga: Sejarah. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam. Prinsip otonomi yangg dalam sistem penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan yangg ada dan maksud dari pemberian otonomi, yangg pada dasarnya guna untuk memberdayakan daerahnya masing-masing termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komponen utama pengertian otonomi, yaitu komponen wewenang dan. 32 tahun 2004 tepatnya pasal 1, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang. Liputan6. Namun, otonomi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam hal politik luar negeri, agama, moneter, keamanan, peradilan, serta fiskan nasional. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki maksud dimana setiap daerah mendapat kewenangan dalam mengatur hal pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya. 3. , 2018). Dalam UU No. Tapasya19 Tapasya19 Pertanyaan: Maksud dari prinsip otonomi seluas-luasnya adalah. tidak menyimpang dari fungsi, wewenang dan tugas DPRD Provinsi. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kemudian disusul dengan munculnya UU nomor 5 tahun 1974. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Pemerintahan daerah ialah bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Disamping terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas­-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-­undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. D. Selain evaluasi atas 32 tahun sistem pemerintahan Soeharto, desentralisasi dan. otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. mendapat imbuhan per-an. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PRINSIP OTONOMI DAERAH . masyarakat hukum adat serta hak­-hak. Prinsip itu. Di samping itu melalui otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan. Sumber ilustrasi: PEXELS. Maksud dari prinsip otonomi seluas-luasnya adalah wewenang yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengatur urusan, keputusan, atau kebijakan daerahnya sendiri. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah Otonomi […]10 Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli, dan Dasar Hukum, Asas, Prinsip, Tujuan Otonomi. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan di luar urusan yang ditetapkan dalam UU. Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya b. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut. memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah diformulasikan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maksud dari prinsip yang satu ini bahwa penyelenggaraan sistem otonomi di suatu daerah. Pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya berarti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadiurusan pemerintahan. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas. A. dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta peningkatan peran masyarakat dalam mengembangkan fungsi dari pihak DPRD. Pengertian NKRI. Otonomi seluas-luasnya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Berikut dua nilai dasar otonomi daerah di Indonesia: Nilai unitaris.